Sinjai - Wakapolres Sinjai, Kompol Tamar, S.Sos sebagai Ketua Harian UPP Saber Pungli, memimpin rapat koordinasi Satuan Tugas Saber Pungli Kabupaten Sinjai, bertempat di Aula Inspektorat, pada Kamis siang (2/5/2024).
Rapat tersebut dihadiri Kabag Ops Polres Sinjai Kompol Sunyoto, S.Sos dan berbagai instansi terkait, termasuk Inspektorat, personel Polres Sinjai yang terlibat dalam pemberantasan pungli, Kejaksaan, Kodim 1424 Sinjai, dan Pengadilan.
Rapat koordinasi ini bertujuan untuk membahas hasil kegiatan yang telah dilakukan oleh Satgas Saber Pungli Sinjai serta merumuskan rencana kegiatan ke depan dalam upaya memberantas praktik pungli di Kabupaten Sinjai.
Wakapolres Sinjai Kompol Tamar, S.Sos selaku Ketua Harian UPP Saber Pungli, menegaskan pentingnya upaya pemberantasan pungutan liar dan mengajak seluruh anggota satuan tugas serta masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dalam menolak segala bentuk pungutan liar dengan mematuhi aturan dan prosedur yang berlaku.
"Dalam mewujudkan Kabupaten Sinjai sebagai zona bebas pungli, kita perlu meningkatkan kerjasama antar instansi dan memberdayakan masyarakat untuk turut serta dalam upaya pemberantasan pungli," ungkap Wakapolres.
Beliau juga mengapresiasi kinerja satuan tugas Saber Pungli Sinjai dengan mencatatkan prestasi dalam pelaporan kegiatan. Upaya tersebut tercermin dari peringkat ketiga yang diraih dalam pelaporan kegiatan saber pungli di pekan ini.
Rapat koordinasi ini menjadi momentum penting bagi pihak- pihak terkait untuk menyatukan langkah dan strategi guna memberantas praktik pungli yang merugikan masyarakat dan menciderai tata kelola pemerintahan yang baik.
Melalui kerjasama yang sinergis dan komitmen yang kuat dari seluruh pihak terkait, diharapkan Kabupaten Sinjai dapat terbebas dari praktik pungutan liar yang merugikan. Satgas Saber Pungli Kabupaten Sinjai akan terus bergerak aktif dan melakukan langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan bersama tersebut.
Dengan semangat yang tinggi, Wakapolres Sinjai dan seluruh anggota Satgas Saber Pungli berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari praktik pungli yang dapat menghambat pembangunan dan memberikan pelayanan publik yang baik dan bersih.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar